METRO (centralberita.id) – Setelah empat tahun memimpin, Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin dan Wakilnya Qomaru Zaman dinilai gagal dalam menangani banjir yang semakin parah di Kota Metro.

Aktivis Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) menilai bahwa janji-janji perbaikan infrastruktur hanya sebatas wacana tanpa implementasi nyata.

Setiap musim penghujan, banjir terus melanda beberapa wilayah seperti Tejo Agung, Margorejo, dan Hadimulyo Timur, dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 100 cm akibat luapan Anak Sungai Batanghari (Way Perak).

Menurut Decky Affani Hidayat, aktivis UM Metro, fakta ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan banjir.

“Empat tahun berlalu, tapi banjir tetap menjadi musibah tahunan. Ini bukti nyata bahwa Pemkot tidak memiliki strategi yang jelas dalam mengatasi permasalahan mendasar warga,” kata dia kepada awak media, Minggu (9/2/2025).

Mahasiswa yang juga merupakan pengurus Senat FH UMM itu menilai, jika saja sejak awal kepemimpinan Wahdi-Qomaru ada langkah konkret, seperti pengerukan sungai, normalisasi drainase, dan penataan wilayah resapan air, dampak banjir bisa diminimalisir.

“Tapi kita lihat saja, hingga akhir masa jabatan mereka, hasil yang terlihat justru nihil. Menariknya, di tengah lambannya gerak Pemkot Metro, justru anggota legislatif dari fraksi PDI perjuangan A Chayadi Lamunyai menunjukkan langkah konkret dengan turun langsung ke lokasi banjir untuk mendengarkan keluhan warga,” bebernya.

Dirinya menilai, langkah legislatif dalam menekan pemerintah daerah harus terus diperkuat, termasuk dalam pengawasan anggaran untuk proyek infrastruktur yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.

“Lucu, yang harusnya bekerja malah diam, yang tidak punya kewenangan eksekutif justru lebih proaktif. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Metro sudah kehilangan sense of crisis dalam mengatasi masalah banjir ini,” ujar Decky.

Selain itu, mahasiswa UMM itu juga menyoroti langkah Pemkot Metro yang baru-baru ini mengajukan proposal ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung bukan hanya sekedar pengajuan tapi harus segera dkawal utk segera direalisasikan.

Menurutnya, walaupun langkah tersebut terkesan sangat terlambat, tapi harus segera direalisasikan, jangan sampai hanya menjadi strategi pencitraan di penghujung masa jabatan Wahdi-Qomaru.

“Proposal ke BBWS itu adalah langkah yang benar dan harus segera untuk direalisasikan. Jangan sampai ini hanya sekadar pencintraan diakhir masa jabatan” cetusnya.

Hal senada diutarakan aktivis mahasiswa Fakultas Teknik UMM,Indra Sagita. Menurutnya, proyek-proyek penanggulangan banjir yang dijalankan Pemkot Metro selama ini lebih condong kepada kepentingan politik dan proyek mercusuar daripada penyelesaian masalah sebenarnya.

“Drainase diperbaiki, tapi tetap tergenang saat hujan. Infrastruktur dibangun, tapi tidak berdampak signifikan. Ini menunjukkan proyek dilakukan tanpa kajian teknis yang matang, hanya asal jadi dan menghabiskan anggaran,” paparnya.

Indra mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang selesai dibangun namun kembali bermasalah dalam waktu singkat. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa perencanaan, pengawasan, dan kualitas pengerjaan proyek di Metro masih sangat buruk.

“Ini bukan sekadar masalah banjir, tapi juga soal integritas dan transparansi. Jangan-jangan ada kepentingan gelap di balik proyek-proyek ini,” sindirnya.

Selain itu, Indra menilai dengan waktu kepemimpinan yang tersisa hanya beberapa hari, kecil kemungkinan Wahdi-Qomaru bisa menuntaskan masalah banjir di Metro, tapi bukan berarti tidak mungkin.

“Jangan sampai menjadi catatan buruk bagi kepemimpinan mereka, yang sejak awal menjanjikan perubahan namun justru meninggalkan warisan masalah yang lebih kompleks,” tandasnya.(*/)