LAMPUNG, – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).

Gubernur mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan tidak terlepas dari tujuan negara, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

Ia menegaskan, dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan karena sebagian besar pertumbuhan  ekonomi berasal dari aktivitas sektor swasta.

Gubernur menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, serta sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi.

Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan menyelaraskan program agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,”  ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki visi “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.

Menurutnya, keterbatasan pemerintah dalam anggaran membuat pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan sehingga bergerak ke arah yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR, yang didalamnya meliputi penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.

Ia menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui PHC ditargetkan mencapai 15-20 persen.

Gubernur Mirza mencontohkan kolaborasi CSR melalui program Desaku Maju. Program pemerintah yang mencakup PHC, dryer, dan vokasi diperkuat dengan dukungan perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah, CSR, serta program pemerintah pusat dan kabupaten dapat diintegrasikan dalam satu kawasan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi desa.

“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” katanya.

Mirza juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya.

Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih desa-desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, budaya, produk masyarakat, serta ekonomi kreatif berbasis budaya.

Gubernur berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha diarahkan untuk mengubah paradigma CSR dari kegiatan bantuan menjadi  investasi sosial, pemberdayaan, kolaborasi, dan program yang berkelanjutan.

“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi, sedangkan dunia usaha menyediakan sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Planbook tersebut berfungsi memberikan kepastian arah program, memastikan keterpaduan program, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur Mirza mengajak CSR dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar.

Ia menyebut semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yaitu semangat untuk saling membantu dan saling menguatkan.

“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” ujarnya.

Terakhir, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kemitraan dalam pembangunan Lampung.

“Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat,” pungkasnya.