LAMPUNG,(CB)– DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah menggencarkan program pertanian untuk memantapkan Lampung sebagai salah satu daerah lumbung Padi nasional.

Menurut Mikdar, upaya tersebut dinilai akan maksimal dengan berbagai program dari Kementerian Pertanian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti perbaikan irigasi dan bantuan bibit unggul bagi petani.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang membidangi pertanian, Mikdar Ilyas mengatakan, Lampung sebelumnya telah menjadi salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia.

Dia pun optimis bahwa Lampung ke depan masih memiliki potensi untuk memaksimalkan hasil produksi Padinya.

“Beberapa tahun lalu Lampung memang menjadi lumbung padi nasional, bahkan kita bisa mengirim beras ke daerah lain karena produksi yang melimpah,” kata Mikdar saat diwawancara, Jumat (07/02/2025)

“Dengan kebijakan presiden, Lampung akan dimaksimalkan dengan berbagai program dari Kementerian Pertanian seperti irigasi dan bibit unggul,” imbuhnya.

Mikdar mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) senilai Rp 6.500 per kilogram saat ini dinilai cukup baik.

Dia pun mengatakan jika petani kesulitan menjual petani, maka gabah hasil panen dapat dijual ke Bulog sesuai harga yang telah ditetapkan.

“Kalau ada padi di suatu daerah dengan harga di bawah Rp6.500, kita bisa langsung hubungi Bulog untuk membeli dengan harga tersebut,” ujar Mikdar.

“Tentu ini menggembirakan, karena petani bisa mendapatkan keuntungan maksimal, apalagi pupuk dan bibit juga mendapat bantuan, serta irigasi diperbaiki,” kata dia

Dengan kondisi tersebut, Mikdar berharap sawah di Lampung diharapkan mampu melakukan panen dua atau kali dalam setahun.

“Insya Allah dengan berbagai upaya ini, kami di Komisi II yakin bahwa produksi padi di Lampung bisa lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya..

Diketahui, Provinsi Lampung sendiri mendapatkan target produksi gabah kering hiling (GKH) 2.832.483 ton pada tahun 2025 ini.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 pada 12 Januari 2025, Perum Bulog sendiri Dimungkinkan melakukan penyerapan atau pembelian gabah dan beras petani.(*/)