LAMPUNG,– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu (14/1/2026).

Rakor tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, bersama seluruh Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa rakor ini menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, serta mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah sebagai jantung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung.

“Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai jantung koordinasi pemerintahan daerah, bukan semata-mata menjalankan fungsi administrasi,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa seluruh biro di lingkungan Sekretariat Daerah harus menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Sekdaprov juga menyoroti tantangan fiskal pada tahun 2026 yang dinilai semakin berat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Sekretariat Daerah diminta untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

“Keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja lebih cermat, solid, dan fokus pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.

Rakor ini diikuti oleh seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, antara lain Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Umum, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta perwakilan Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian.

Turut hadir pula pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional madya dari masing-masing biro.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara optimal.