LAMPUNG, – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan berbasis desa melalui Program Desaku Maju.

Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian  ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa, mengingat sebagian besar penduduk Lampung bermukim di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Gubernur.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.

Komoditas tersebut antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, kelapa sawit, sapi potong, kambing, ayam pedaging dan petelur, serta perikanan tangkap dan budi daya.

Potensi tersebut, kata Gubernur, perlu dikelola secara lebih optimal agar kekayaan sumber daya alam Lampung tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

“Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dengan kekayaan tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional dan regional Sumatra. Karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Lampung adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi melalui pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Gubernur mencontohkan komoditas jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat diperluas melalui kegiatan pengolahan dan industri turunan.

“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif, pengelolaan potensi sumber daya desa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga ekonomi dan pelaku usaha. Penguatan peran BUMDes juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai prinsip penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Desaku Maju sebagai Penggerak Kemandirian Ekonomi

Program Desaku Maju dirancang dengan sejumlah fokus implementasi, meliputi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produksi, penguatan kemandirian desa, serta pengembangan kerja sama antarlembaga ekonomi di desa.

Gubernur berharap implementasi program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga mampu melahirkan model usaha desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelola BUMDes dituntut memiliki kemampuan manajerial, inovasi usaha, serta orientasi terhadap hasil dan keberlanjutan ekonomi desa.

“Bapak dan Ibu manajer BUMDes harus menjadi role model atau contoh bagi masyarakat. Saya berharap manajer BUMDes yang mengikuti bimtek ini dapat menjadi pengelola BUMDes yang termaju,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi desa perlu diukur melalui peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, daya beli, dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, indikator perubahan daya beli masyarakat dapat terlihat dari berbagai perkembangan aktivitas konsumsi dan mobilitas ekonomi, meskipun diperlukan data yang terukur untuk memastikan kontribusi masing-masing faktor terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi Program Desaku Maju dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyampaikan bahwa MBG memiliki potensi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, terutama melalui penyediaan asupan protein dan gizi bagi generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran melalui penyediaan bahan pangan lokal, penguatan rantai pasok, serta pengembangan usaha pendukung program sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan program prioritas dapat dihubungkan dengan potensi produksi masyarakat desa.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan Program Desaku Maju membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, pengelola BUMDes, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan kapasitas pengelola menjadi langkah penting untuk memastikan BUMDes mampu mengelola potensi  ekonomi desa secara profesional, transparan, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, BUMDes diharapkan dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha, memperkuat rantai produksi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga perputaran nilai ekonomi agar lebih banyak dinikmati oleh warga desa.

“Kalau desa bergerak, maka ekonomi akan tumbuh. Jika ekonomi tumbuh, maka Lampung akan menjadi provinsi yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Muhammad Azis Satriya Jaya, selaku ketua pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan Program Desaku Maju diikuti oleh 168 peserta yang terbagi dalam dua angkatan.

Angkatan pertama dilaksanakan pada 21–23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan pada 24–26 September 2026.

Peserta kegiatan merupakan direktur BUMDes yang diharapkan dapat memperkuat kompetensi pengelolaan usaha dan mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran BUMDes sebagai mitra strategis pembangunan perdesaan, sehingga potensi ekonomi lokal dapat diolah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung secara berkelanjutan.