BANDAR LAMPUNG,– Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung tengah intensif berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menginventarisasi lahan potensial milik pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan guna menyiapkan lokasi Program Budidaya Ikan Darat Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Program prioritas nasional tersebut digulirkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menyokong pasokan protein bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Kota Bandar Lampung, Galih Anugerah FA menjelaskan, saat ini DKP sedang bersurat ke para camat dan lurah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mendata lahan Pemda yang belum terpakai.

“Kami sedang mengumpulkan beberapa referensi lokasi dari kecamatan, kelurahan, maupun OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki halaman atau lahan luas dan belum terpakai,” kata Galih Anugerah FA saat ditemui di kantornya pada Senin, 28 September 2026.

Galih menerangkan, terdapat sejumlah kriteria teknis utama yang harus dipenuhi untuk penetapan lokasi penerima bantuan budi daya tematik ini;

Pertama, Menggunakan aset lahan milik Pemda dengan luas minimal 1.000 meter persegi per titik lokasi.

Kedua, Menggunakan sistem tematik bioflok berbasis Recirculating Aquaculture System (RAS) yang ramah lingkungan dan hemat penggunaan air

Ketiga, Memiliki sumber air tawar yang tersedia sepanjang tahun serta daya listrik minimal 2.200 Watt.

Keempat, Lahan tidak dalam sengketa serta bukan merupakan kawasan yang dilindungi (seperti LSD, LP2B, atau Hutan Lindung).

Untuk komoditas yang akan dikembangkan, Galih sebut fokus utama program ini di Bandar Lampung adalah  ikan nila dan ikan patin.

“Di dalam program ini prioritas utamanya ikan nila dan patin. Budi daya ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan protein ikan ke dapur SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, agar stok protein untuk masyarakat tetap terjaga,” jelas Galih.

Mengenai teknis pelaksanaan, sambung Galih,  pembangunan fisik dan fasilitas sarana budi daya akan ditangani langsung oleh pihak KKP.

Sementara Pemkot Bandar Lampung bersama masyarakat di tingkat kelurahan bertindak sebagai penerima manfaat yang akan mengelola operasionalnya.

“Hasil panen budi daya nantinya diserap langsung oleh SPPG, sehingga pemberdayaan masyarakat kelurahan berjalan dan perputaran ekonominya jelas,” tambah Galih.

Kendati demikian, Galih menyampaikan, bahwa seluruh data lahan hasil koordinasi dengan kelurahan nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan daerah sebelum diusulkan secara resmi ke pemerintah pusat.

“Setelah data lahan terkumpul, kami akan minta arahan dan izin dari Ibu Walikota serta Pak Sekda. Jika pimpinan sudah menyetujui lokasi-lokasinya, baru pengusulan resmi kami sampaikan ke kementerian,” pungkasnya.