BANDARLAMPUNG – Duh, kasian para pejabat teras Dinas Pekerjaan Umum (D-PU) Kota Bandar Lampung harus bolak-balik ke Kantor DPRD setempat. Pasalnya, hearing Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2026 di skor Komisi III DPRD setempat. Alasan, tidak adanya kelengkapan administrasi sehingga dinilai tidak serius dalam hearing.

“Dinas PU ini kayaknya ngak serius dalam rapat RKA, ini RKA dinas lain yang pengajuan hanya Rp13 Miliar segini tebal nya, masak Dians PU yang anggaran Rp363 lebih tipis segini, lengkapi dulu lah per bidang,” ujat Ketua Komisi III Agus Djumadi, dalam hearing RKA, Jumat (21/11/2025).

Selain itu juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Dedi Yuginta pun menilai hal yang sama ke tidak seriusan Dinas PU dalam rapat kerja anggaran APBD 2026. Karena, Dinas PU dalam rapat hanya menyajikan data secara gelondongan (global). Sementara detail kegiatan Dinas PU tidak disajikan dalam rapat.

“Kegiatan per bidang tidak disajikan secara detail oleh Dinas PU. Kita ini membahas RKA. Rinciannya harus jelas,, kan kami mau tau panjang drainase berapa ketinggian gedung atau pun bagaimana RAB ketebalan jika dia rijid beton, maka saya usul rapat ini kita tunda sampai pukul 14.00 WIB, ” jelas Dedi Yuginta.

Menurut Dedi, ketelitian dalam memeriksa RKA sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan yang diajukan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin ada program yang hanya bersifat formalitas tanpa dasar perencanaan yang kuat.

Senada di ungkapkan oleh anggota komisi III DPRD H.Agus Widodo menyatakan sependapat dengan rekaman. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sejumlah program fisik yang berjalan tahun ini.

“Pembahasan RKA bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan proses penting dalam mengarahkan pembangunan Kota Bandar Lampung, karena saat ini banyak masyarakat yang melakukan pemantau dalam kegiatan kegiatan pembanguan,”tandasnya.(*/)