IP-WK Acara Resmi Pemerintah Bukan Kampanye yang Penuh Atribut Parpol

BANDARLAMPUNG-Dekan Universitas Tulang Bawang (UTB) Ahadi Fajrin Prasetya menyayangkan atas tidak hadirnya aparatur pemerintah baik dari kelurahan dan kecamatan dalam sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (IP-WK).

Padahal, agenda tersebut merupakan acara resmi dari BPIP pusat untuk mensosialisasikan ideologis pancasila kepada masyarakat luas. “Saya sebetulnya sangat menyenangkan jarang hadirnya pihak dari kecamatan dan kelurahan. Padahal acara ini untuk mengingatkan kita kembali akan budaya leluhur bangsa Indonesia akan pancasila yang senantiasa melekat dalam sanubari kita semua, jangan sampai tergerus akan perkembangan zaman,” Demikian diungkapkan Ahadi Fajrin Prasetya Dekan UTB saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (IP-WK) dilaksakan Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Edison Hadjar, di Kecamatan Enggal, Selasa (12/12/2023).

Selain pernyataan miris akan hal tersebut, dia menjelaskan bahwa tema kegiatan sosialisasi tersebut adalah pendidikan ideologi pancasila, dimana narasumber memberikan pemahaman tentang falsafah bangsa dan normal serta nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
“Acara ini jelas kok tema ada yang tidak boleh itu jika ada atribut partai itu baru kampanye namanya, dengan adanya sosialisasi ini mengingatkan kembali masyarakat tentang ideologi bangsa yakni pancasila,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu pula dia menjelaskan tentang makna dan nilai-nilai sila pancasila.
Sementara, Wakil Ketua DPR Kota  Bandarlampung Edison Hadjar mengemukakan, bahwa acara Pendidikan ideologis pancasila merupakan agenda resmi DPRD Bandarlampung dan didanai oleh APBD.

“Saya hari ini bangga dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan gagap gempita dan penuh semangat, mudahan- mudahan ideologis pancasila senantiasa tertanam dalam sanubari kita semua,” kata dia

“Saya juga mohon maaf kepada warga Bunga Mayang Enggal, karena beberapa hari belakangan saya banyak tamu dari pihak Kepolisian dan Panwaslu, itu semua karena saya menjalankan aturan kampanye yang mewajibkan setiap calon legislatif untuk mendapatkan izin STPP. Jadi setiap ada kegiatan partai harus ada izin. Tapi acara kali ini tidak memiliki unsur kampanye, karena ini acarasosialisasi ideologis pancasila,” tandasnya. (*/n)