LAMPUNG,– Pemerintah Provinsi Lampung mulai memutus praktik kerugian struktural petani akibat keterbatasan alat pengering gabah. Hal ini ditandai dengan beroperasinya Bantuan Mesin Pengering (Bed Dryer) Tahun Anggaran 2025 di Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, yang ditinjau langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rabu (24/6/2026).

Bed dryer berkapasitas 20 ton ini diproyeksikan mampu mengeringkan hingga 850 ton gabah, sekaligus menjadi intervensi konkret Pemprov Lampung dalam menjaga harga gabah petani saat panen raya, masalah klasik yang selama ini membuat petani selalu berada di posisi lemah.

“Masalah petani itu sederhana tapi menahun. Saat panen bersamaan, semua cari dryer. Karena terbatas, harga langsung jatuh,” tegas Gubernur Mirza saat berdialog dengan petani.

Selama bertahun-tahun, petani Tulang Bawang terpaksa mengeluarkan biaya logistik berlapis. Mengirim gabah basah ke Lampung Selatan untuk dikeringkan, lalu membawanya kembali.

Dengan bed dryer lokal, pola ini dihentikan. Petani kini cukup membayar upah giling sekitar Rp300/kg untuk mengubah Gabah Kering Panen (GKP) menjadi Gabah Kering Giling (GKG).

Dampaknya langsung terasa. Harga gabah naik signifikan dari Rp6.500–Rp7.000/kg (basah) menjadi sekitar Rp8.500/kg (kering).

Artinya, nilai tambah hilirisasi kini dinikmati petani di desa, bukan hilang di ongkos distribusi.

Langkah ini juga menyasar persoalan yang lebih besar. Teknologi pengeringan modern diharapkan menjadi solusi bagi sekitar 350.000 kepala keluarga petani padi di Lampung yang selama ini terdampak fluktuasi harga akibat ketergantungan pada cuaca dan keterbatasan alat pascapanen.

Tak berhenti di hilirisasi, Pemprov Lampung memperkuat produktivitas hulu melalui pemberian stimulus Pupuk Hayati Cair gratis. Program ini terbukti meningkatkan hasil panen dari 5 ton menjadi 7 ton per hektare pada wilayah uji coba, seperti Kabupaten Mesuji.

“Ini akan saya bagikan ke seluruh desa di Provinsi Lampung. Gratis untuk petani. Satu fasilitas pupuk hayati cair bisa mencakup 800 hektare,” ujar Gubernur, disambut antusias warga.

Gubernur Mirza juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan pelaku usaha tani lokal untuk meluncurkan merek beras khas Tulang Bawang. Hal ini sebagai langkah lanjutan memperkuat posisi komoditas daerah di pasar nasional.

Di luar sektor pertanian, kunjungan kerja ini turut menyoroti persoalan infrastruktur.

Menanggapi keluhan warga terkait kerusakan akses jalan sepanjang 57 kilometer di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang terbengkalai selama 25 tahun, Gubernur menyatakan komitmennya untuk mengawal percepatan perbaikan melalui kolaborasi lintas sektor pada sisa tahun anggaran 2026.

“Tujuan akhirnya, yang petani makmur, petani sejahtera, dan petani berdaulat,” pungkas Gubernur.